Network
Di dalamnya tingkat pelanggaran dan kesewenang-wenangan jauh lebih tinggi.
"Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada yang berani mengontrol," kata Mahfud MD.
Dari penjelasan Mahfud MD pada masa pemerintahan Khalifah Islamiyah terdapat sejumlah ayat dalam Al-Quran, menyebutkan bahwa bentuk pemerintahan bisa berbentuk kerajaan maupun republik (Q.S. Al-Baqarah ayat 251, Q.S. Al-Shad ayat 26) Praktik yang terjadi dalam perjalanan sejarah Islam memperlihatkan dua bentuk pemerintahan ini.
Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan di negara tanah ini sistemnya Demokrasi, meskipun sekalipun parpolnya jelek, sesuai dengan konstitusi dapat dijadikan instrumen untuk memperbaiki negara dan DPR juga harus ada untuk menyelesaikan permasalahan.
Baca Juga: Merasa Penat dan Letih Saat Puasa? Ikuti 5 Tips Berolahraga Ini, Dijamin Harimu Makin Produktif!
Sebelumnya adanya desakan soal pembubaran DPR dan Parpol di picu perdebatan panas antara Menkopolhukam Mahfud MD dengan para anggota Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.
Khususnya ketika Mahfud MD berhadapan dengan Arteria Dahlan, Habiburokhman, dan Arsul Sani.
Dalam rapatnya, Mahfud MD didampingi Sekretaris Komite TPPU yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu Ivan Yustiavandana.
"Oleh sebab itu, jangan berpikir dalam situasi sekarang sudahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, enggak boleh,
