Momen Pilpres 2024, Masyarakat Diimbau Waspada Polarisasi Politik yang Membahayakan Kesatuan Bangsa, Apa Itu?

- 29 April 2023, 09:00 WIB
Momen Pilpres 2024, Masyarakat Diimbau Waspada Polarisasi Politik yang Membahayakan Kesatuan Bangsa, Apa Itu?
Momen Pilpres 2024, Masyarakat Diimbau Waspada Polarisasi Politik yang Membahayakan Kesatuan Bangsa, Apa Itu? /Pixabay/mohamed_hassan/

Bahlil Lahadalia mengingatkan bagi semua pihak, jika narasi-narasi negatif mengenai investasi asing biasanya juga dibangun bersumber dari para elit politik, yang dulunya merupakan mantan aktivis.

Ia bisa memastikan jika sebagai mantan aktivis, saat berada di pemerintahan tidak akan melacurkan idealismenya.

Bahlil Lahadalia berpesan kepada para elit politik supaya untuk mencari narasi yang bagus dalam memenangkan kontestasi, supaya tidak membuat pengkubuan di Indonesia dan aman untuk pertumbuhan ekonominya yang bagus, sekaligus stabilitasnya juga bagus.

“Tetapi kita ditipu dengan isu-isu polarisasi yang tidak masuk akal, kampret-cebong, bukan berarti saya tidak mengakui adanya polarisasi, barang itu sudah ada sebelum kita lahir, sejak Adam dan Hawa ada,, cuma harus diperlukan kecerdasan kita dalam mengelola,” ungkap Bahlil Lahadalia.

Jika fenomena polarisasi sudah marak terjadi, salah satu upaya untuk menanggulanginya, menurut Ketua Lakpesdam PBNU Ulil Abshar Abdallah, dengan menghimbau kepada pemengaruh/influencer supaya tidak ikut-ikutan dalam kontestasi politik.

Ia menyarankan, agar tokoh-tokoh tersebut menahan diri terjun dalam acara dukung mendukung, melainkan justru mendinginkan suasana.

“Saya menganjurkan tokoh-tokoh biasa disebut sebagai influencer itu sebaiknya tidak ikut terlibat dalam politik dukung mendukung,” kata Ulil Abshar Abdallah.

Berbanding terbalik dengan pendapat Ulil Abshar Abdallah, Direktur Eksklusif Indo Barometer M. Qodari khawatir dengan saran Ulil, tidak akan banyak dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Sebab tokoh-tokoh agama pun banyak yang menyatakan secara publik dukungannya melalui dunia perpolitikan.

Qodari pun juga memberikan sarannya yang paling fundamental menurutnya, yaitu mengubah desain konstitusi dimana pemenang pilpres cukup mayoritas sederhana dengan 40% ataupun 35% suara dalam satu putaran.

Menurutnya, aturan mengenai pemenang pemilu harus 50% + 1 menjadi persoalan yang menyebabkan polarisasi. Dengan aturan tersebut, membuat calon terpaksa membentuk dua kubu, sebab sangat sulit untuk memenangkan kompetisi dalam satu putaran.

Halaman:

Editor: Muhafi Ali Fakhri

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah