PORTAL NGANJUK - Kekerasan antara tentara dan kelompok paramiliter yang disebut Rapid Support Forces (RSF) atau Pasukan Dukungan Cepat paramiliter (RSF) terus berlanjut hingga hari ketiga.
Dikabarkan hampir 100 orang telah tewas, kata serikat dokter dan satu perkiraan menyebutkan jumlah yang terluka mencapai 1.100 warga sudan.
Kedua belah pihak mengklaim menguasai situs-situs penting di ibu kota Khartoum, tempat warga berlindung dari ledakan.
Baca Juga: Kabar Duka Gitaris Band The Script Mark Sheehan Meninggal Dunia, Usai Mengidap Brief Illness
Pertempuran itu adalah bagian dari perebutan kekuasaan yang ganas di dalam kepemimpinan militer negara itu, yang telah meningkat menjadi kekerasan antara faksi-faksi yang bersaing.
Tetapi beberapa laporan menunjukkan bahwa tentara telah mendapatkan kembali kendali atas bandara, dengan militer mengatakan bahwa mereka berurusan denganya.
Terbentuknya Rapid Support Forces (RSF)
Melansir aljazeera.com (17/04/2023) RSF dibentuk Kelompok berevolusi yang disebut milisi Janjaweed, bertempur dalam konflik pada tahun 2000-an di wilayah Darfu.
Awal mulanya kekerasan ini dimulai pada hari Sabtu (15/04/2023), pertama sejak faksi-faksi bersaing bergabung untuk menggulingkan Presiden Sudan Omar al-Bashir.
Karena pada tahun 2019 dipicu oleh ketidaksepakatan atas integrasi RSF ke dalam militer sebagai bagian dari transisi menuju pemerintahan sipil.
Reaksi Warga Sudan Terhadap Pertempuran Yang Masih Berlanjut
Ledakan tersebut terdengar jelas ditelinga warga ketakutan, kepanikan dan menguncang gedung-gedung yang ditempati di pinggiran utara dan selatan Khartoum.
“Kami takut, kami tidak tidur selama 24 jam karena kebisingan dan rumah yang berguncang. Kami khawatir kehabisan air dan makanan, serta obat untuk ayah saya yang menderita diabetes,” ucap Huda, seorang penduduk muda di Khartoum selatan kepada kantor berita Reuters (17/04/2023)
Baca Juga: Drama Perceraian Hiba Abouk Gugat Pesepakbola Achraf Hakimi, Karna Tak Dapat Harta Kekayaan
Hingga adanya jeda kemanusian, RSF mengkonfirmasi tindakan tersebut dan kedua belah pihak mempertahankan hak untuk menanggapi terjadi pelanggaran dari pihak lain.
Para pemimpin regional menyerukan tindakan tegas terhadap krisis di Sudan dan menyerukan penghentian segera permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai.
Presiden Kenya dan Djibouti Dikirimkan Ke Khartoum Untuk Mendamaikan
Otoritas Pembangunan Antarpemerintah (IGAD) regional akan mengadakan pertemuan darurat mengenai situasi di Sudan dan mengatakan pihaknya mengirim Presiden Kenya, Sudan Selatan dan Djibouti ke Khartoum sesegera mungkin untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang berkonflik.
Pada Minggu sore, tentara mengatakan mereka telah menyetujui proposal PBB untuk membuka jalur aman bagi kasus kemanusiaan, termasuk evakuasi korban luka, selama tiga jam.
Juru bicara Hiba Morgan dari Al Jazeera telah melaporkan dari Khartoum pada Minggu malam (16/04), ia mengatakan gencatan senjata kemanusiaan selama tiga jam yang diumumkan oleh pihak yang bertikai telah berakhir.
Dan dalam akun twitter @statehousekenya menuliskan dalam unggahan terbarunya:
“IGAD resolved to send Presidents Kiir, President Ruto and President Guelleh at the earliest possible time to reconcile the conflicting groups,”
“They said stability in Sudan is key to the social and economic stability of the region”
"stabilitas di Sudan adalah kunci stabilitas sosial dan ekonomi kawasan", kata kantor Ruto sebagaimana dilansir aljazeera.com (17/04/2023)
“Para pemimpin juga meminta kedua kelompok untuk menyediakan koridor yang aman bagi bantuan kemanusiaan di Khartoum dan kota-kota lain yang terkena dampak.” tambahnya.
Seruan untuk mengakhiri pertempuran datang dari seluruh kawasan dan dunia, termasuk Amerika Serikat, Inggris, China, Uni Eropa, dan Rusia.