Network
PORTAL NGANJUK – Baru-baru ini, tantangan buka Big Data kepada Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan kian lantang disuarakan.
Tantangan buka Big Data kepada Menteri Luhut disinyalir menjadi tanda dari kredibilitas pemerintah yang makin tergerus.
Diketahui bahwa tantangan bagi Luhut untuk membuka Big Data ini menguat setelah Ketua DPD La Nyalla Mattalitti secara blak-blakan membongkar fakta-fakta yang terkait dengan hal tersebut.
Menko Marves itu mengklaim jika dirinya memiliki Big Data 110 juta masyarakat yang setuju dengan penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Malam Paskah 2022 Menggunakan Baju Warna Apa? Ini Warna Liturgi April 2022 dan Artinya
Sontak pernyataan Luhut yang melakukan klaim jika dirinya mempunyai data tersebut mendapat tantangan dari berbagai pihak.
Tantangan agar Luhut membuka Big Data turut disuarakan oleh salah satu konsultan media dan politik, Hursubeno Arief.
"Nah, sekarang ketua DPD La Nyalla Mattalitti sudah buka-bukaan data. Apakah Pak Luhut juga berani melakukan hal yang sama?" tanya Hursubeno Arief, pada Jumat, 15 April 2022.
Lebih lanjut, Hurusubeno Arief mengatakan jika memang Luhut memiliki Big Data seharusnya tidak perlu ditutup-tutupi.
"Ayo dong dibuka, kalau betul dia memang punya big data, apa sih susahnya? tinggal dibuka kalau memang ada faktanya, kenapa mesti ditutup-tutupi?," ucapnya menanyakan.
Baca Juga: Link Streaming Anime Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Lengkap Subtitle Bahasa Indonesia dan Full HD
Pasalnya, jika Luhut tetap ngeles dan enggan untuk membuka Big Data, maka kredibilitas dirinya beserta Pemerintah yang berkuasa saat ini semakin tergerus.
"Sebab kalau Luhut tetap dengan sikapnya yang ngeles, menolak untuk membuka Big data yang diklaim dia miliki, maka kredibilitas pemerintah dan khususnya kredibilitas Luhut Sebagai pribadi itu akan semakin tergerus," kata dia.
"Tadi kita simak dari kesimpulan ketua DPD La Nyalla Mattalitti menunjukkan bahwa krisis minyak goreng dan kenaikan harga, serta wacana penundaan Pemilu itu terus menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi," imbuhnya.
Hersubeno Arif kemudian menegaskan jika Luhut Binsar Panjaitan masih tidak berani buka big data, kredibilitas pemerintah akan makin hancur.
"Nah kalau Luhut masih terus ngeles, tidak berani buka data, makin hancurlah kredibilitas pemerintahan ini," katanya, dikutip dari Pikiran Rakyat pada Sabtu, 16 April 2022.
Sebagai informasi, sebelumnya Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti buka-bukaan tentang Big Data penundaan Pemilu 2024.
Dia mengatakan secara blak-blakan terkait Big Data yang selalu digembar-gemborkan oleh Luhut Binsar Panjaitan adalah sebuah kebohongan.
Bahkan, La Nyalla Mattalitti mengatakan jika dirinya untuk berani membeli Big Data yang disebutkan oleh Luhut.
Baca Juga: Tidak Menerapkan Batasan Periode Presiden, Jusuf hamka: China dan Rusia Jadi Negara Makmur
Keputusan itu diambil setelah dia melihat temuan Evello, lembaga analitik data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan).
Di dalam data itu hanya menunjukkan 698.289 akun media sosial yang membahas tentang isu penundaan Pemilu.
Sementara jumlah pengguna media sosial yang ada di Indonesia menunjukkan angka yang mencapai 110 juta akun.
Artinya, jika apa yang diklaim Luhut adalah benar, maka seluruh pengguna media sosial di Indonesia menyetujui peundaan Pemilu 2024.
"Jadi kalau soal, saya sudah sampaikan bahwa yang disampaikan oleh saudara Luhut Binsar Pandjaitan itu adalah bohong, saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong," kata La Nyalla Mattalitti.***
Artikel ini sebelumnya pernah tayang di Pikiran Rakyat “Tantang Luhut Pandjaitan Buka Big Data ke Publik, Hersubeno Arief: Apa sih Susahnya Kalau Memang Ada?”
