Network
PORTAL NGANJUK – Kasus korupsi minyak goreng akhir-akhir ini banyak menyita perhatian berbagai kalangan publik.
Salah satunya yaitu politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu, yang mengungkapkan beberapa fakta terbaru mengenai kasus korupsi minyak goreng tersebut.
Politisi PDIP itu menduga aliran dana hasil korupsi minyak goreng tersebut digunakan untuk mendukung penundaan Pemilu tahun 2024 mendatang.
Menurutnya, ada keterlibatan antara korporasi besar kelapa sawit dengan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 periode.
Baca Juga: 2 Miliar Ton Emas hingga Tembaga Terkandung di NTB, Bisa untuk Melunasi Utang Indonesia
Masinton Pasaribu menduga bahwa sejumlah korporasi yang mendukung penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 periode turut terlibat dalam kasus korupsi minyak goreng.
Ia menuturkan, bahwa korporasi yang turut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus dikenai sanksi.
“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi,” tulisnya dalam akun Twitter @Masinton.
Selanjutnya ia mengatakan, akibat dari adanya korupsi minyak goreng ini, masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.
