Network
PORTAL NGANJUK – Belum lama ini Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) memastikan akan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.
Banyak yang risau mengenai kabar tersebut, terutama bagi para tenaga honorer yang kini masih bekerja di instansi pemerintah.
Terbaru, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa baik Pemerintah Pusat (Pempus) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menghapus tenaga honorer yang ada di seluruh instansi negara, paling lambat pada 2023 mendatang.
Baca Juga: Bukan Salah Pemerintah, Pengamat Ini Ungkap Penyebab Harga Kebutuhan Pokok Semakin Melonjak Naik
Hal tersebut ditegaskan oleh Tjahjo Kumolo pada selasa 31 Mei 2022 lalu, bahwa penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah dan lembaga akan dilakukan pada tahun 2023.
Rencana penghapusan tenaga honorer yang terhitung tinggal tujuh bulan lagi itu berdampak pada adanya pegawai di instansi pemerintah pada 2023 kelak.
Ketika tenaga honorer dihapus maka Aparatur Sipil Negara (ASN) kelak tersisa dua kategori, yaitu Pegawai Sipil Negara (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil (ASN) terdiri dari Pegawai Sipil Negara (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," ujar Tjahjo Kumolo.
Untuk memuluskan rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 itu maka Kemen PANRB akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) pada waktunya nanti.
