Network
Kamaruddin menyebutkan bahwa hanya beberapa orang yang dapat melihat rekonstruksi yaitu tersangka, penyidik, pengacara tersangka, Komnas HAM, LPSK serta Brimob.
“Ternyata kami sudah menunggu disini sedemikian rupa yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Brimob, dan lain sebagainya. Jado sementara kami dari pelapor tak boleh lihat,” imbuh Kamaruddin di hadapan awak media.
Menurut Kamaruddin, hal tersebut termasuk sebuah pelanggaran yang sangat berat karena dirinya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama rekonstruksi berlangsung.
“Jadi, ini bagi kami ini sebuah pelanggaran hukum yang sangat berat, tidak ada makna daripada equality before the law itu, jadi ntah apa yang mereka lakukan didalam, kami juga tidak tahu,” ungkapnya, dikutip dari SeputarTangsel.com.
Equality before the law adalah sebuah asas persamaan di hadapan hukum dimana mengandung pengertian bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian.
Kamaruddin menjelaskan bahwa untuk transparansi harusnya diperbolehkan untuk melihat langsung proses rekonstruksi karena dirinya adalah pengacara korban.
“Harusnya boleh lihat untuk transparansi, karena kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat apakah itu betul apa tidak kan begitu,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pengacara dari Brigadir J itu memilih untuk pulang karena pengacara pelapor tidak diperkenankan untuk menyaksikan proses rekonstruksi.
“Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja, tidak ada gunanya mending kami pulang, ya alasan pokoknya pengacara pelapor tidak boleh melihat,” ungkap Kamaruddin.
Kamaruddin juga mengaku bahwa dirinya telah diusir oleh kombes Pol yang akhirnya memutuskan untuk pulang.
