Network
Kedua, politik identitas, Ray menjelaskan jika pelanggaran ini baru muncul ketika penyelenggaraan pemilu tahun 2014.
Baca Juga: Intip Rahasia Besar Caisar YKS, Tampil Bugar Istirahat 2 Jam Full
Kemudian, dia juga mengungkapkan bahwa puncak pelanggaran ini terjadi pada saat Pilkada DKI Jakarta saat tahun 2017, yang merembet pada pemilu selanjutnya di tahun 2019 dan Pilkada 2020.
"Tidak menutup kemungkinan pula pelanggaran itu terjadi kembali di Pemilu 2024," ucapnya.
Ketiga, pelanggaran ASN yang tidak profesional atau berpihak pada salah satu peserta tertentu, menurut penilaiannya, pelanggaran ini sudah mulai terjadi saat Pilkada tahun 2020.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa saat itu politik identitas menurun, namun kesempatan ASN untuk berpihak pada kandidat tertentu semakin terbuka.
“Ketika mereka diadukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mereka tidak takut terhadap sanksi yang diberikan, sehingga ini jadi potensi,” kata Ray.
Baca Juga: Tabir Mistis KKN di Desa Penari, Kekasih Jordi Onsu Ungkap Cerita Horornya
Keempat, yakni tentang keberpihakan KPU, dia mengatakan jika ini merupakan tugas yang harus diawasi oleh Bawaslu.
Kemunculan pelanggaran ini yakni setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan kembali bahwa keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
