Network
PORTAL NGANJUK - Pada 7 September 2022 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan terhadap Lukas Enembe untuk ke luar negeri.
Pencegahan itu dilakukan KPK untuk kebaikan bersama atas kasus korupsi yang menimpa Gubernur Papua, Lukas Enembe tersebut.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Kemenkumham) pun melakukan tindakan atas ajuan dari KPK itu.
Waktu pencegahan terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe ini akan berlaku selama enam bulan kedepan, yang artinya selama enam bulan kedepan, Gubernur Papua tersebut harus tetap berada di Indonesia didalam pengawasan.
Pencegahan Lukas Enembe untuk ke luar negeri tersebut telah dikonfirmasi secara langsung oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham, I Nyoman Gede Surya Mataram.
“Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) Ditjen Imigrasi menerima pengajuan pencegahan kepada subjek atas nama Lukas Enembe dari KPK,” kata Surya dikutip Portal-Nganjuk.com dari Pikiran Rakyat.
Setelah menerima laporan tersebut dengan sigap Ditjen Imigrasi Kemenkumham langsung memasukkan nama Gubernur Papua, Lukas Enembe ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) agar tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri.
SIMKIM tersebut terhubung ke seluruh tempat pemeriksaan imigrasi di bandara, pelabuhan laut dan pos lintas batas seluruh Indonesia.
I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan bahwa pencegan terhadap Lukas Enembe resmi keluar mulai dari tanggal diterimanya pengajuan pencegahan.
Lukas Enembe tidak akan bisa melakukan perjalanan ke luar negeri hingga 7 Maret 2023.
“Yang bersangkutan (Lukas Enembe) dilarang bepergian ke luar negeri selama masa pencegahan berlaku,” jelas Surya.
Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp1 miliar.
Pada hari Senin, 12 September 2022 lalu, KPK juga telah melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Namun karena kesehatannya yang kurang baik, Lukas Enembe pun diwakilkan oleh kuasa hukum dan juru bicaranya.***
