Network
PORTAL NGANJUK – Beberapa waktu lalu KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) telah resmi dilantik oleh pemerintah.
Setelah melakukan pelantikan, tahapan pemilihan umum akan dimulai pada bulan Juni 2022 mendatang.
Meskipun begitu, masih ada pihak-pihak yang ingin memperpanjang kekuasaan Presiden Joko Widodo dan akan selalu mencari cara agar keinginannya bisa terwujud.
Secara politik, usaha-usaha untuk melanggengkan kekuasaan hingga tiga periode masih terus berusaha dilakukan.
Usaha tersebut mulai dari tingkat kepala desa bahkan hingga pembantu-pembantu presiden.
Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan cara menunda pemilu 2024.
Bahkan upaya melanggengkan kekuasaan bisa saja dengan cara mendorong amendemen UUD 1945 yang telah sah berlaku saat ini.
”Memang secara normatif tidak ada celah untuk melakukan penundaan pemilu, terutama pilpres dan pemilihan umum.
Karena dari segi waktu sudah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 6A jo 7 UUD 1945 untuk pemilihan Presiden.
